Pontianak Barat — Proyek pengaspalan di Jalan Karet, Gang Karet Baru, tepat di samping Sungai Beliung, kembali memicu sorotan tajam setelah diduga menjadi bagian dari proyek siluman yang marak terjadi di wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Hasil investigasi tim awak media pada Selasa (9/12/2025) mengungkap sejumlah kejanggalan yang menguatkan indikasi ketidakwajaran dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Saat tim tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya papan plang proyek yang seharusnya terpasang sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Ketiadaan papan proyek tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui sumber anggaran, nilai pagu, masa pelaksanaan, hingga identitas kontraktor yang bertanggung jawab. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam regulasi proyek pemerintah.
Selain itu, pekerjaan pengaspalan terlihat menggunakan baby roller, alat pemadat berukuran kecil yang diduga tidak memenuhi standar teknis untuk pekerjaan pengaspalan jalan lingkungan. Penggunaan alat yang tidak sesuai spesifikasi teknis ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan ketahanan hasil pekerjaan, terutama terkait daya tahan permukaan jalan.
Dugaan ketidakwajaran semakin menguat setelah informasi yang di himpun awak media menyebutkan bahwa pekerjaan di duga dilakukan pada malam hari. Pola pengerjaan gelap-gelapan tersebut menimbulkan kesan adanya upaya menghindari pantauan masyarakat maupun pengawasan publik.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi teknis terkait masih belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan resmi terkait legalitas, sumber anggaran, serta mekanisme pelaksanaan proyek tersebut. Redaksi terus berupaya mendapatkan klarifikasi agar pemberitaan tetap memenuhi asas keberimbangan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi menyediakan ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan penjelasan atau tanggapan resmi atas pemberitaan ini.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, dinas teknis, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) segera turun melakukan pemeriksaan lapangan, audit fisik, serta evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur, publik mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diberikan sanksi tegas.
“Dugaan kelalaian terhadap prinsip transparansi ini semakin menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam setiap proyek yang menggunakan uang negara,” tegas Tim Redaksi.”(Redaksi)
