Kubu Raya– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 Kecamatan Sungai Kakap resmi digelar di Gedung Balai Pertemuan Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (28/1/2026). Kegiatan ini mengusung tema Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pengembangan Pusat Ekonomi Kerakyatan serta Infrastruktur Mendasar dan Pelayanan Sosial Dasar.
Musrenbang dibuka langsung oleh Bupati Kubu Raya H. Sujiwo, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kubu Raya. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Zulkarnaen, anggota DPRD dapil Sungai Kakap, Kapolres Kubu Raya, kepala OPD, Camat Sungai Kakap Junaidi, S.Sos, unsur Forkopimcam, kepala desa dan BPD se-Kecamatan Sungai Kakap, PKK kecamatan dan desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, serta tamu undangan lainnya.
Camat Sungai Kakap JunaidiS. Sos dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa seluruh desa telah melaksanakan Musdes dan Musrenbang Desa. Total 998 usulan pembangunan telah dihimpun untuk diperjuangkan dalam perencanaan daerah.
Bupati Kubu Raya H. Sujiwo kepada awak media usai membuka musrembang tingkat kecamatan Sungai Kakap kepada sejumlah awak media ai menegaskan bahwa Musrenbang menjadi agenda wajib tahunan dan fokus utama RKPD 2027 masih pada sektor infrastruktur.
Hal ini sejalan dengan kebijakan mandatory spending pemerintah pusat sebesar minimal 40 persen APBD untuk infrastruktur, yang saat ini telah mendekati target di angka 38 persen.
“Infrastruktur menjadi prioritas karena mandat pusat dan aspirasi masyarakat. Sebanyak 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan persoalan infrastruktur segera dituntaskan,” ujarnya.
Khusus Kecamatan Sungai Kakap, Bupati mengungkapkan bahwa nilai pembangunan yang masuk hampir mencapai Rp300 miliar, mencakup pembangunan turap, irigasi, pintu air, serta penyediaan air bersih melalui PDAM. Ia optimistis, hingga akhir 2026 Sungai Kakap akan mengalami perubahan signifikan.
Selain infrastruktur, Bupati juga menegaskan komitmen terhadap pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, pertanian, dan perikanan. Ia menekankan agar tidak ada masyarakat miskin yang terabaikan dalam pelayanan kesehatan serta meminta masyarakat menahan diri untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena dampaknya yang luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.”(Tim/Redaksi)
